Kementerian LHK Masuk 10 Besar Aktualisasi Nilai-Nilai Berakhlak dari 700 Instansi Pemerintah.
Menteri LHK Siti Nurbaya dan Wakil Menteri LHK Alue Dohong menerima Piala dan Piagam Penghargaan yang diberikan oleh Founder ACT Consulting International Ary Ginanjar Agustian (kanan). (FOTO : Humas Kementerian LHK)
KAKI BUKIT, Jakarta – Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) telah melakukan core values Aparat Sipil Negara (ASN) yang BerAKHLAK (Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif dan Kolaboratif). Hasilnya, masuk dalam 10 besar aktualisasi nilai-nilai Berakhlak yang disurvei pada sekitar 700 instansi pemerintah.
Atas capaian tersebut, Menteri LHK Siti Nurbaya menerima Piala dan Piagam Penghargaan yang diberikan oleh Founder ACT Consulting International Ary Ginanjar Agustian pada rangkaian acara Rakorwas lingkup Kementerian LHK, Senin (8/5).
Pada kesempatan Menteri Siti Nurbaya meningatkan kepada seluruh jajaran Kementerian LHK, bahwa di pundak kita semua, ada tanggung jawab besar bagi seluruh warga bangsa Indonesia yang harus dijaga.
Scroll untuk membaca
Scroll untuk membaca
“Memahami posisi dimana kita berada, berarti memahami betul kelebihan-kelebihan sekaligus kelemahan-kelemahan kita. Kita harus bangga dan mampu menarasikan dengan baik capaian dan kelebihan-kelebihan kita. Namun kita juga harus berbesar hati untuk memahami segala kekurangan kita dan berupaya keras untuk mengatasinya,” kata Siti Nurbaya yang didampingi Wakil Menteri LHK Alue Dohong.
Pada Rakorwas Menteri LHK juga mencanangkan baseline baru kementerian yang dipimpinnya adalah adalah posisi dimana masyarakat merasakan penuh kehadiran Negara.
Rakorwas 2023 Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Senin (8/5).
Pada Rakorwas 2023 yang diikuti oleh seluruh pejabat dan jajaran Kementerian LHK mengusung tema “Kementerian LHK di-Baseline Baru: Terlihat dan Terasa di Masyarakat”.
Menurut Menteri Siti Nurbaya alasan mendasar mengangkat tema tersebut adalah: Pertama, begitu banyak capaian-capaian transformatif telah diraih Kementerian LHK sejak dibentuk tahun 2014. Maka di 2024, kita semua berdiri pada baseline baru sebagai garis referensi pengukuran capaian-capaian organisasi pembangunan jangka panjang berikutnya. Kondisi “point of no return” ini harus dipahami semua jajaran agar tidak terjebak pada pola pikir yang stagnan.
Kedua, bahwa ukuran baseline kinerja pemerintahan selanjutnya bukan sekedar ukuran numerik dengan dimensi sempit, melainkan ukuran multidimensi persepsi dan kepuasan masyarakat. Ketiga, dengan akan segera berlangsungnya pesta demokrasi, maka masyarakat wajib ditingkatkan literasi politiknya melalui pemberian akses informasi yang lengkap, mudah dipahami, obyektif, dan akurat.
Rakorwas kali ini juga memberi wawasan pada dua hal pokok, yaitu tentang budaya organisasi Kementerian LHK, dan strategi pencegahan korupsi nasional.
“Dalam rangka itu pula, saya memutuskan seluruh aparat Kementerian LHK yang memiliki kewenangan pemantauan dan pengawasan, pelayanan perizinan, pelayanan persetujuan, pengelolaan keuangan dan pemrosesan administrasi keputusan akan diwajibkan melaporkan LHKPN ke KPK tanpa kecuali. Tidak lagi hanya dibatasi pada pimpinan madya, pratama dan beberapa jabatan struktural dan fungsional saja,” ujar Siti Nurbaya.
Menteri LHK optimis bisa terlaksana dengan baik karena selama dua tahun berturut-turut 100 persen jajaran Kementerian LHK selalu taat melaporkan LHKPN dan LHKASN.
“Tahun ini, tingkat ketaatan jajaran Kementerian LHK melaporkan SPT pajak-nya mencapai 99 persen. Ini modal sosial yang sangat baik. Untuk core values ASN yang BerAKHLAK masuk dalam 10 besar aktualisasi nilai-nilai Berakhlak yang disurvei pada sekitar 700 kantor pemerintah,” katanya. (maspril aries)
