Bupati Apriyadi Gandeng Kanwil Ditjen Perbendaharaan demi Keuangan Negara di Muba Transparan

News  
Pj Bupati Muba Apriyadi dan Kakanwil Ditjen Perbendaharaan Lydia Kurniawati Christyana memperlihatkan naskah kesepakatan. (FOTO : Dinkominfo Muba)

KAKI BUKIT, Palembang -- Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin (Pemkab Muba) kembali memperpanjang nota kesepakatan dengan Kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal (Ditjen) Perbendaharaan Provinsi Sumatera Selatan terkait sinergi pengelolaan keuangan negara dalam pelaksanaan hubungan, keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Penandatanganan kesepakatan tersebut berlangsung di Kantor Perwakilan Pemkab Muba di Palembang, Jumat (16/6/23) yang ditandatangani Penjabat (Pj) Bupati Muba Apriyadi Mahmud dan Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Sumsel, Lydia Kurniawati Christyana.

Menurut Apriyadi, Pemkab Muba sangat senang dengan perpanjangan kerjasama ini. “Kami sadari Pemkab Muba sangat membutuhkan pendampingan dari berbagai pihak terutama Ditjen Perbendaharaan agar pengelolaan keuangan negara di Pemkab Muba bisa maksimal transparan dan akuntabel,” katanya.

Scroll untuk membaca

Scroll untuk membaca

Apriyadi yang didampingi sejumlah pejabat Pemkab Muba optimis dengan adanya pendampingan dari Ditjen Perbendaharaan Sumsel tugas pengelolaan keuangan negara di Pemkab Muba dapat semakin lebih baik. “Semoga sinergi ini dapat memberikan manfaat yang baik dan positif yang berdampak langsung kepada masyarakat di Muba,” ujarnya.

Pertemuan Pemkab Muba dan Kanwil Ditjen Perbendaharaan.Sumsel. (FOTO : Dinkominfo Muba)

Sementara itu Kakanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan Sumsel Lydia Kurniawati Christyana menyampaikan, mengapa perlu dilakukan penandatanganan MoU tersebut sebagai bagian dari sinergi dan kolaborasi pengelolaan keuangan negara.

“Ini nota kesepakatan sudah dilakukan sejak lama, namun diperbaharui karena banyak perubahan perubahan regulasi dan kita mengutamakan kesetaraan,” katanya.

Lydia menjelaskan poin dari penandatanganan nota kesepakatan, diantaranya terkait rekonsiliasi data keuangan daerah sehingga tidak ada perbedaan data dan pencatatan

“Kemudian mereview pelaksanaan dan mendukung penyusunan profil keuangan daerah, dan hal baru adalah tentang pembinaan Badan Layanan Umum Daerah atau BLUD. Peningkatan ekonomi kerakyatan, sistem kredit serta program yang harus digerakan organisasi perangkat dinas atau OPD terkait dan penguatan kerjasama lainnya,” ujarnya.

Untuk potret keuangan negara tahun 2022, Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Sumsel mengapresiasi Pemkab Muba. “Meski ada beberapa catatan, tetapi kami mengapresiasi Pemkab Muba,” katanya.

Sebelumnya di Jakarta Presiden Joko Widodo saat membuka Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pengawasan Intern Pemerintah Tahun 2023, Rabu, 14 Juni 2023 menekankan pentingnya pengawasan penggunaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) secara produktif untuk mencapai Indonesia Emas 2045.

Kepala Negara menekankan bahwa orientasi pengawasan penggunaan APBN dan APBD harus diubah dari orientasi prosedur menjadi orientasi hasil akhir. Presiden pun menilai bahwa masih terdapat perencanaan penggunaan anggaran yang perlu dioptimalkan. “Ini perlu saya ingatkan kepada semuanya baik pusat maupun daerah dalam penggunaan yang namanya anggaran,” katanya. (maspril aries)

Ikuti Ulasan-Ulasan Menarik Lainnya dari Penulis Klik di Sini
Image

Penggiat Literasi-Tutor-Penulis & Penerbit Buku -- Palembang

Kontak Info

Jl. Warung Buncit Raya No 37 Jakarta Selatan 12510 ext

Phone: 021 780 3747

[email protected] (Marketing)

× Image