Pj Gubernur Lampung: Pengendalian Inflasi Harus Berbasis Data, Strategis dan Komprehensif
Pj Gubernur Lampung Samsudin (kanan) memberikan pengarahan pada High Level Meeting (HLM) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID). (FOTO: Ytr)
KINGDOMSRIWIJAYA, Bandar Lampung – Penjabata (Pj) Gubernur Lampung Samsudin, Kamis (10/10) menggelar High Level Meeting (HLM) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) di Mahan Agung yang diikuti para kepala daerah kabupaten dan kota serta pejabat terkait.
Dalam sambutannya Samsudin memberikan arahan tentang pengendalian inflasi daerah yang strategis dan komprehensif. “Langkah-langkah pengendalian inflasi harus berbasis pada data yang akurat dan perlu disosialisasikan dengan baik agar masyarakat juga memahami peran mereka dalam menjaga stabilitas harga”, katanya.
Berdasarkan langkah-langkah tersebut menurut Samsudin, pengendalian inflasi di wilayah Provinsi Lampung menargetkan tingkat inflasi yang lebih stabil, sesuai dengan standar nasional. “Target inflasi nasional tahun 2024 adalah 1,5 persen hingga 3,5 persen, dengan angka ideal yang diharapkan berada pada kisaran 2,5 persen plus-minus 1 persen. Kita perlu upaya pengendalian yang terukur agar inflasi di Lampung tidak melebihi standar nasional, namun juga tidak terlalu rendah”, ujarnya.
Scroll untuk membaca
Scroll untuk membaca
Pj Gubernur Lampung mengingatkan tentang pentingnya pengumpulan data yang akurat dan sistematis untuk memantau pergerakan inflasi di Lampung. Pesannya, “Lampung harus memiliki interval data yang tepat, khususnya di Pulau Sumatera. Kabupaten Pringsewu misalnya, saat ini berada di peringkat pertama dengan kenaikan Indeks Harga Pedagang atau IPH sebesar 1,75 persen, Tulang Bawang Barat dengan kenaikan IPH sebesar 1,48 persen”.
Beberapa daerah lain juga menjadi perhatian utama. Kabupaten Way Kanan menempati urutan ketiga dengan kenaikan IPH sebesar 1,13 persen. Kabupaten Lampung Timur dan Mesuji, yang sebelumnya memiliki tingkat inflasi yang tinggi, kini mulai menunjukkan perbaikan.
Samsudin mengapresiasi kerja keras pemerintah daerah dalam mengatasi tingkat inflasi dengan tetap mengingatkan pentingnya pengawasan yang berkelanjutan.
