Gasifikasi Batu Bara di Tanjung Enim Bisa Hemat APBN Rp7 Triliun
Presiden Joko Widodo meresmikan groundbreaking proyek hilirisasi batu di Tanjung Enim, Sumatera Selatan (Sumsel). (FOTO-FOTO : BPMI SETPRES-LAILY RACHEV)
KAKI BUKIT, Tanjung Enim – Presiden Joko Widodo, Senin (24/1) melakukan kunjungan kerja ke Sumatera Selatan (Sumsel). Dalam kunjungan di Kabupaten Muara Enim tersebut Presiden meresmikan dimulainya pembangunan proyek hilirisasi batu menjadi menjadi dimetil eter (DME).
Peresmian ditandai dengan groundbreaking proyek hilirisasi batu yang merupakan kerja sama antara PT Bukit Asam (PTBA) Tbk, PT Pertamina dan Air Products investor asal Amerika Serikat.
Dalam sambutannya Presiden Joko Widodo menegaskan tentang pentingnya hilirisasi, industrialisasi, dan pengurangan impor. “Impor kita elpiji itu gede banget, mungkin Rp80-an triliun dari kebutuhan Rp100-an triliun. Impornya Rp80-an triliun. Itu pun juga harus disubsidi untuk sampai ke masyarakat karena harganya juga sudah sangat tinggi sekali. Subsidinya antara Rp60 sampai Rp70 triliun,” katanya.
Scroll untuk membaca
Scroll untuk membaca
“Pertanyaan saya apakah ini mau kita teruskan? Impor terus? Yang untung negara lain, yang terbuka lapangan pekerjaan juga di negara lain, padahal kita memiliki bahan bakunya, kita memiliki raw material-nya yaitu batu bara yang diubah menjadi DME. Hampir mirip dengan elpiji,” kata Presiden yang dalam kunjungan kerja didampingi Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Arifin Tasrif, Menteri Badan Usaha Milik Negara Erick Thohir, Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia, dan Sekretaris Kabinet Pramono Anung.
Menurut Presiden pada peresmian yang juga dihadiri Gubernur Sumsel Herman Deru, Direktur Utama PTBA Tbk Arsal Ismail, Direktur Utama Pertamina Nicke Widyawati dan CEO Local Partner Air Products Indonesia Duddy Christian, proyek hilirisasi batu bara ini merupakan kerja sama antara PT Bukit Asam, PT Pertamina, dan investor asal Amerika Serikat, Air Products. “Jika proyek ini telah berproduksi, maka berpotensi mengurangi subsidi APBN hingga kurang lebih Rp7 triliun,”” ujarnya.
Lapangan Kerja
Dalam siaran pers BPMI Setpres, Presiden Joko Widodo mengatakan, “Kalau semua elpiji nanti distop dan pindah ke DME, duit yang gede sekali, Rp60-70 triliun itu akan bisa dikurangi subsidinya dari APBN. Ini yang terus kita kejar, selain kita bisa memperbaiki neraca perdagangan kita karena nggak impor, kita bisa memperbaiki neraca transaksi berjalan kita karena kita nggak impor.”
Joko Widodo menjelaskan bahwa perintah untuk hilirisasi dan menghentikan impor ini sudah ia sampaikan sejak enam tahun yang lalu. Presiden pun menyayangkan ada pihak yang sudah nyaman dengan impor dan tidak memikirkan kepentingan yang lebih besar, yaitu negara dan rakyat.
“Memang duduk di zona nyaman itu paling enak, sudah rutinitas terus impor, impor, impor, impor, nggak berpikir bahwa negara itu dirugikan, rakyat dirugikan karena nggak terbuka lapangan pekerjaan,” ujarnya.
Menurut Presiden bahwa proyek hilirasi batu bara menjadi DME ini akan membuka sekitar 11-12 ribu lapangan pekerjaan. Jika ada lima investasi yang serupa, lanjut Presiden, maka berpotensi menciptakan sekitar 70 ribu lapangan pekerjaan secara langsung.
Presiden juga memastikan agar proyek hilirasi ini bisa selesai dalam jangka waktu 30 bulan. “Jangan ada mundur-mundur lagi, dan kita harapkan nanti setelah di sini selesai, dimulai lagi di tempat lain. Karena ini hanya bisa menyuplai Sumsel dan sekitarnya, kurang lebih 6 jutaan kepala kluarga. Karena kita memiliki deposit batu bara yang jauh dari cukup kalau hanya untuk urusan DME ini, sangat kecil,” katanya.
Di lokasi peresmian, Direktur Pengembangan Usaha PT Bukit Asam Rafli Yandra menjelaskan bahwa proyek hilirisasi ini bernilai sebesar 2,1 juta dolar AS atau setara dengan Rp30 trilliun.
“Proyek ini akan mengubah 6 juta ton batu bara menjadi 1,4 juta ton DME setiap tahunnya. Kami berharap dengan dukungan Bapak Presiden beserta dengan kementerian dan lembaga yang terkait, pembangunan pabrik DME ini akan berjalan dengan lancar,” katanya. (maspril aries)
