Penjiplakan atau plagiat karya tulis, makalah, skripsi, tesis, ataupun disertasi dan sebagainya adalah perbuatan yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab hanya mementingkan dirinya pribadi tanpa menghargai pengarang atau penulis pembuat karya tulis tersebut.

Menurut sastrawan Pramudya Ananta Toer, mereka yang melakukan plagiat tersebut adalah pencuri kata-kata. “Siapa mencuri kata-kata, berarti mencuri pikiran. Siapa mencuri pikiran, berarti mencuri hal yang hakiki dari manusia. Mencuri pikiran, merendahkan hak-hak manusia, berarti melenyapkan apa yang membedakan manusia dari binatang.”

Dalam kasus plagiat lebih sering terjadi di lingkungan akademis atau perguruan tinggi dibandingkan di lingkungan komunitas pers atau jurnalis. Jika ada kasus plagiat yang terjadi di lingkungan akademis, maka yang kasus tersebut akan heboh dan ramai di media massa. Bukan berarti tidak ada plagiat yang dilakukan wartawan atau jurnalis.

Pada tahun 2010 pernah ada kasus plagiat yang menimpa seorang guru besar dari Universitas Parahiyangan (Unpar) Prof Anak Agung Banyu Perwita. Tulisan opininya yang dimuat di harian Jakarta Post berjudul “RI as a New Middle Power?” menyontek tulisan penulis Australia Carl Ungerer berjudul ”The Middle Power Concept in Australian Foreign Policy.” Atas peristiwa itu Anak Agung Banyu Perwita mengajukan surat pengunduran diri dari Unpar.

Kemudian tahun 2013 Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan pernah melansir bahwa sepanjang 2012 hingga pertengahan 2013, lebih dari 100 dosen setingkat lektor, lektor kepala, dan guru besar, di Indonesia tertangkap melakukan plagiarisme. Akibatnya, dua dosen dipecat dan empat lainnya diturunkan pangkat jabatannya. (Republika.co.id, Rabu 2 Oktober 2013, “Selama Setahun, 100 Dosen Jadi Plagiat).

Juga ada kasus plagiat yang menimpa Anggito Abimanyu staf pengajar Fakultas Ekonomi Universitas Gajah Mada (UGM) saat kasusnya terjadi tahun 2014 Anggito Abimanyu tengah menjabat Dirjen Penyelenggara Haji dan Umrah di Kementerian Agama. Tudingan plagiat ditujukan kepadanya setelah terbit tulisan opininya di harian Kompas, 10 Februari 2014 berjudul “Gagasan Asuransi Bencana.” Tulisan tersebut disebut menjiplak dari tulisan berjudul “Menggagas Asuransi Bencana” karya Hotbonar Sinaga dan Munawar Kasan yang terbit di Kompas pada 21 Juli 2006. Pasca peristiwa itu Anggito Abimanyu menyatakan mengundurkan diri dari UGM.

Yang tak kalah heboh adalah kasus plagiat yang terjadi di lingkungan Universitas Negeri Jakarta (UNJ) yang terjadi tahun 2016. Di kampus itu, Tim Evaluasi Kinerja Akademik (EKA) dari Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi. Tim menemukan plagiarisme dalam disertasi Nur Alam menjabat Gubernur Sulawesi Tenggara saat meraih gelar doktor.

Dengan menggunakan aplikasi Turn It In, tim EKA menemukan bahwa disertasi Nur Alam terindikasi plagiat. Sebanyak 74,4 persen pada Bab I disertasi Nur Alam berisi salinan dari pelbagai penyedia arsip skripsi. Kasus plagiarisme ini menyeret Rektor UNJ yang waktu itu dijabat Prof Djaali. Kemudian pada 2017 Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi waktu itu Mohamad Nasir mencopot Prof Djaali dari jabatan Rektor UNJ.

Di luar negeri, kasus plagiat lebih seru dan heboh. Di Jerman Annette Schavan seorang Menteri Pendidikan pada 2013 mengundurkan diri dari jabatannya karena tersandung masalah plagiat pada disertasinya saat meraih gelar doktor dari Universitas Duesseldorf. Bekas universitasnya mencopot gelar doktor (PhD) Schavan karena mencontek tanpa menyebut sumber-sumbernya (plagiarism) pada bagian-bagian dari disertasinya berjudul “Person and Conscience” 33 tahun lalu.

Pelanggaran Hukum

Apakah plagiat atau menjiplak karya orang lain adalah pelanggaran hukum? Jika merujuk pada KUHP tidak mengenal istilah plagiarisme atau plagiat. Namun dalam pada UU Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta atau UUHC walau tidak menyebut secara eksplisit tentang plagiarisme namun tersirat dalam beberapa pasal-pasalnya. Melakukan plagiarisme adalah penjiplakan yang melanggar hak cipta.

Hak Cipta adalah bidang penting kekayaan intelektual (KI) yang mengatur perlindungan berbagai ragam karya cipta seperti antara lain karya tulis, termasuk ilmu pengetahuan, karya seni, drama, tari, lagu, dan film atau sinematografi. Menurut Henry Soelistya dalam buku “Hak Cipta Tanpa Hak Moral,” karya-karya tersebut diciptakan oleh penciptanya, baik secara sendiri maupun bersama orang lain. Setiap karya intelektual patut diakui, dihargai dan dilindungi baik secara moral dan etika maupun secara hukum.

Hak Cipta adalah bagian dari hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI) yang mencakup Hak Cipta, Hak Paten, Merk, Rahasia Dagang, Waralaba, Lisensi dan Royalti, Desain Industri, Tata Letak (Topografi) Sirkuit Terpadu, Varietas Tanaman dan Rekayasa genetika, Internet dan Domain Names.

Hak Cipta mengandung dua esensi hak, yaitu : hak ekonomi (economic rights), dan hak moral (moral rights). Kandungan hak ekonomi meliputi hak untuk mengumumkan (performing rights) dan hak untuk memperbanyak (mechanical rights). Adapun hak moral meliputi hak pencipta untuk dicantumkan namanya dalam ciptaan dan hak pencipta untuk melarang orang lain mengubah ciptaannya, termasuk judul ataupun anak judul ciptaan.

UU Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta mengatur sanksi bagi mereka yang melanggar hak cipta, tertulis dalam Pasal 113 ayat (3) menyebutkan, “Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”

Ayat (4) : “Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah)”. (maspril aries)