KAKI BUKIT – Illegal drilling yang terjadi pada beberapa daerah di Indonesia, khususnya di Sumatera Selatan (Sumsel) adalah masalah yang sangat serius, tidak sekedar serius. Buktinya, sudah beberapa kali rapat koordinasi atau pertemuan yang melibatkan Kementerian Energi dan Smberdaya Mineral (ESDM) melalui Direktorat Jenderal Minyak dan Gas (Ditjen Migas).
Rapat koordinasi terakhir baru saja belangsung pada Senin (12/6/2023) di markas Kepolisian Daerah Sumsel. Rapat Koordinasi (Rakor) yang bertajuk “Upaya Penanganan dan Penanggulangan Sumur Masyarakat (Illegal drilling) di Provinsi Sumsel” dihadiri langsung Direktur Jendral (Dirjen Migas) Kementerian ESDM, Tutuka Ariadji.
Keterlibatan langsung Dirjen Migas Kementerian ESDM dalam penanganan illegal drilling di Sumsel bukan yang pertama. Sebelumnya, pada 20 Januari 2023 Dirjen Migas juga telah menyelenggarakan Rapat Koordinasi membahas illegal drilling juga bertempat di maskas Polda Sumsel.
Scroll untuk membaca
Scroll untuk membaca
Pada Juni 2021 Dirjen Migas Tutuka Ariadji pernah datang langsung ke Kabupaten Musi Banyuasin (Muba) dan bertemu dengan Bupati Muba saat itu dijabat Dodi Reza Alex. dalam rangka upaya penanganan permasalahan illegal drilling.
Pj Bupati Muba Apriyadi (kiri) dan Dirjen Migas Tutuka Ariadji pada Rekor Illegal Drilling. (FOTO : Dinkominfo Muba)
Penjabat (Pj) Bupati Muba Apriyadi juga pernah mendatangi langsung kantor Ditjen Migas di Jakarta pada 13 September 2022 untuk berkoordinasi melakukan penertiban dan penataan illegal drilling dan illegal refinery di Kabupaten Muba.
Apriyadi juga pernah datang langsung menghadap Kepala Staf Kepresidanan (KSP) Moeldoko melaporkan masalah illegal drilling di Muba yang tak kunjung terselesaikan. Sebelum bertemu Moeldoko, Bupati Apriyadi juga sudah mendatangi Pangdam II/ Sriwijaya Mayjen TNI Hilman Hadi, Komandan Korem (Danrem) 044/Garuda Dempo Brigjen TNI Naudi Nurdika serta Kapolda Sumsel Irjen Pol A Rachmad Wibowo.
Pada Rakor di Polda Sumsel yang diikuti Gubernur Sumsel Herman Deru, Kapolda Sumsel Irjen Pol A Rachmad Wibowo, Kasdam II Sriwijaya Brigjen TNI Ruslan Effendy, Pj Bupati Muba Apriyadi, Pengawas Internal SKK Migas Eko Indra Heri, Deputi Eksploitasi SKK Migas Wahju Wibowo dan Kepala Perwakilan SKK Migas Sumatera Bagian Selatan (Sumbagsel) Anggono Mahendrawan, mendesak pemerintah pusat untuk pro aktif memberikan solusi terkait regulasi sumur masyarakat agar tidak terus berlarut.
“Kita bentuk Tim, dan ini harus segera dan cepat. Saya akan buat langsung surat keputusan untuk tim bersama dalam upaya penanganan sumur minyak masyarakat di Sumsel. Karena Kabupaten Muba sudah sangat siap tata kelola-nya, Muba akan jadi inisiator dan koordinator atau vokal poin, saya minta Bupati Muba Apriyadi,” kata Gubernur Herman Deru.
Herman Deru berharap persoalan sumur minyak masyarakat segera ada win win solutions sehingga ke depan tidak ada lagi korban serta kerusakan lingkungan. “Kita akan kebut persoalan ini bersama-sama, dan dalam waktu dekat kita akan berkoordinasi dengan Kemenkopolhukam dan Kemenko Maritim dan Investasi,” ujarnya.
