Area Blok migas Sakakemang di Kabupaten Musi Banyuasin (Muba) Sumatera Selatan. (FOTO : Humas SKK Migas)
KAKI BUKIT – Apakah anda sudah menonton video yang viral tentang Bupati Kabupaten Kepulauan Meranti Provinsi Riau, Muhammad Adil yang mempertanyakan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas (DBH Migas) daerahnya? Ada banyak copy video ini di kanal youtube.
Pertanyaan Bupati Muhammad Adil disampaikan pada Rakornas Pengelolaan Pendapatan dan Belanja Daerah se-Indonesia yang dihadiri Direktur Jendral Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Luky Alfirman.
Menurut Muhammad Adil, pada 2022 Kabupaten Meranti menerima DBH Migas sebesar Rp114 miliar dengan hitungan harga minyak 60 dollar AS per barel. Kemudian pada pembahasan APBD 2023 sesuai pidato Presiden Joko Widodo harga minyak dunia naik menjadi 100 dollar AS per barel.
Dalam video itu, pada Rakornas itu setelah menyampaikan protes dan kekecewaannya Muhammad Adil menyatakan pamit keluar untuk tidak mengikuti acara yang berlangsung di Menara Dang Merdu Bank Riau Kepri Syariah Pekanbaru, 8 Desember 2022.
Menurutnya, asumsi kenaikan jumlah produksi minyak Meranti pada tahun 2022 ada 13 sumur yang dibor dan tahun mendatang bertambah menjadi 19 sumur. “Ditargetkan produksinya mencapai 9000 barel per hari. Ini kenaikan yang cukup signifikan,” kata Muhammad Adil.
Protes Bupati Kabupaten Kepulauan Meranti terkait dengan DBH Migas tersebut mengingatkan pada Alex Noerdin yang pernah menjabat Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel) periode 2008 – 2013 dan 2013 – 2018 saat menjabat Bupati Kabupaten Musi Banyuasin (Muba). Muba adalah salah satu daerah penghasil migas terbesar di Sumatera Selatan (Sumsel).
Dalam jumpa pers dengan wartawan di Kantor Bupati Muba di Sekayu, Alex Noerdin menyampaikan protesnya tentang DBH Migas yang diterima daerah yang dipimpinnya. Menurutnya, sebagai kepala daerah tidak pernah tahu dan tidak pernah mendapat informasi berapa produksi migas KKKS (Kontraktor Kontra Kerja Sama) yang ada beroperasi di Muba. Jadi tidak tahu pasti berapa jumlah DBH Migas yang diterima Kabupaten Muba.
Pada Media Gathering bagi wartawan migas Sumatera Selatan (Sumsel) yang diselenggarakan SKK Migas Perwakilan Sumbagsel pada 19 – 21 Juli 2022, Andi Arie Pangeran Kepala Departemen Humas SKK Migas Sumbagsel menjelaskan bahwa bahwa pemerintah telah menetapkan dana bagi hasil migas untuk Sumsel pada 2022 mengalami peningkatan dibanding 2021.
Pemerintah melalui Peraturan Presiden No. 104 Tahun 2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 telah menetapkan jumlah alokasi dana bagi hasil minyak dan gas (migas) bagi daerah penghasil migas dan daerah sekitarnya.
“Pada tahun anggaran 2022 pemerintah menetapkan total dana bagi hasil migas untuk Sumatera Selatan sebesar 2,028 triliun atau meningkat total penerimaan 2021 sebesar Rp1,195 triliun,” katanya.
Penerimaan total dana bagi hasil migas 2022 tersebut adalah total alokasi dari penerimaan Provinsi Sumatera Selatan dan 17 daerah kabupaten serta kota yang ada di Sumatera Selatan.
“Dari 17 kabupaten kota tersebut Kabupaten Musi Banyuasin atau Muba adalah daerah penerimaan dana bagi hasil migas terbesar. Pada 2022 Kabupaten Muba menerima dana bagi hasil migas sebesar Rp717,384.790.000 atau meningkat dibanding perolehan dana bagi hasil migas 2021 sebesar Rp412.184.004.000,” ujar Andi Arie.
Dibandingkan Kabupaten Kepulauan Meranti penerimaan DBH Migas Kabupaten Muba lebih besar. Itu berarti lifting migas Muba lebih besar dari Meranti dan juga lebih besar dari kabupaten atau kota lainnya di Sumsel.
DBH Dana Perimbangan
Dana bagi hasil (DBH) migas adalah dana perimbangan dari pemerintah pusat yang merupakan transfer dana yang bersumber dari APBN ke daerah, seperti halnya dana alokasi umum,dan dana alokasi khusus. Dana bagi hasil migas diperoleh daerah-daerah yang memiliki sumberdaya minyak dan gas bumi.
